Taliwang, KOBAR – Pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui Kartu Pariri dan Bariri yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ingin ditelisik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II, Abidin Nasar SP, kepada awak media ini, kemarin. Menurutnya, hal itu dilakukan pihaknya untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan, apakah sudah terarah sesuai rencana atau tidak.
“Program ini diikhtiarkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menuntaskan Kemiskinan di Sumbawa Barat. Dan tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar rupiah anggaran yang dikucurkan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi wajar kami telisik,” kata politisi PKS itu.
Karena telah menelan anggaran yang cukup fantastis, pihaknya merasa perlu untuk melakukan pendalaman terkait pelaksanaan Program tersebut. Terlebih untuk mengukur hubungan antara program daerah ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami tidak ingin pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat tanpa ada keterkaitan sama sekali dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedepan,” imbuhnya.
Ia mengkhawatirkan pelaksanaan program tersebut belum menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pertanian. Karena pihaknya masih mendengar ada petani yang kesulitan mendapatkan bibit dan pupuk.
“Sebagai contoh, ada warga yang mengadu kepada kami, bahwa ia telah mengantongi kartu bariri tani, tapi ia masih kesulitan mendapatkan bibit dan pupuk yang menjadi jatahnya,” beber Abidin Nasar.
Hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi, ketika juknis dan juklak dijalankan dengan baik dan benar.
“Kami mendukung penuh program daerah ini. Tapi kekurangan dan penyelewangan dalam pelaksanaan program itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus kita perbaiki bersama,” tandasnya. (kdon)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 61
12 hari lagi, tepatnya 20 Nopember 2012, Kabupaten Sumbawa Barat akan genap berusia 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada semangat awal untuk menjadikan wilayah kemutar telu menjadi sebuah kabupaten baru dengan misi “Mendekatkan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Maka wajarlah kalau begitu besar harapan warga untuk mengambil manfaat atas keberadaan kabupaten… - 61
Orang banyak mengira kalau Sumba itu adalah Sumbawa, padahal kan beda daerah. Tulisannya saja sudah beda apalagi tempatnya. Sumbawa berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat (memisahkan dengan Pulau Lombok). Umumnya orang yang sudah bosan ke Bali biasanya mengunjungi Pulau Lombok,… - 57
“KSB Miliki Puluhan PERDA” Taliwang, KOBAR - Sejak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berganti tongkat komando, aksi penegakan beberapa Peraturan Daerah (PERDA), bahkan Peraturan Bupati (PERBUP) pun tampak kian aktif dan mencolok, bahkan menimbulkan pro-kontra. Adalah pantas jika Satpol PP tak kenal lelah bergerak untuk menegakkan… - 56
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM meminta kepada seluruh undangan termasuk anggota DPRD KSB untuk sejenak berhening dan membaca doa, semoga proses awal dalam rangka penetapan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berjalan sesuai harapan. ** - 56
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah untuk konsisten dalam menerapkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk dalam penyusunan anggaran di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD, agar apa yang menjadi program bukan dalam konteks terpaksa, tetapi lebih pada kebutuhan. ** - 56
Ketua FK2D: Jika Tak Digubris, Kami akan Berunjuk Rasa Taliwang, KOBAR - Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) terus mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika tidak direalisasikan, maka seluruh kepala desa yang tergabung dalam FK2D…
