Penjualan Hewan Kurban Diawasi Ketat

Taliwang, KOBAR – Jelang Idul adha, penjualan hewan kurban, baik yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), maupun yang akan dikirim ke luar daerah diawasi secara ketat. Pengawasan tersebut terutama dikhususkan terhadap pengiriman ternak ke luar daerah. Terlebih lagi, tingginya kebutuhan atas hewan kurban beberapa hari terakhir dan mendatang, membuat Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) setempat ekstra hati-hati. DPPP KSB dilaporkan telah menurunkan tim khusus untuk memantau dan mengawasi kondisi hewan kurban di semua lokasi di penjuru Sumbawa  Barat.

Kusmirin SST, Kabid Peternakan pada DPPP KSB, kepada awak media ini mengatakan, kegiatan pemeriksaan hewan kurban, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pihaknya setiap tahun. Itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan fisik hewan kurban layak atau tidak untuk dipotong.

“Pada transaksi jual beli hewan kurban, kami tetap menjaga keberadaan hewan betina produktif. Khusus pemeriksaan hewan kurban betina, kami melibatkan dokter hewan. Jika ditemukan ada betina yang produktif, langsung kami larang untuk dipotong. Langkah itu diambil, untuk menjaga populasi hewan ternak di KSB,” tutur Kusmirin.

Dijelaskan Kusmirin, tim khusus yang dibentuk pihaknya terdiri dari dokter hewan dan staf dari DPPP. Mereka akan turun melakukan pemantauan dan pemeriksaan serta pengecekan  hewan kurban 2 hari sebelum Idul Adha. Tim akan melakukan pemantauan dan pengecekan hewan kurban di seluruh wilayah KSB.

”Kita sudah ingatkan mereka, jika hasil pengecekan hewan kurban secara kesehatan tidak memenuhi syarat untuk dipotong. Maka mereka akan langsung meminta panitia kurban untuk tidak memotong hewan itu,” jelasnya.

Hal itu dilakukan pihaknya untuk menjaga dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap pengkonsumsi daging hewan kurban yang akan dibagikan. Karena daging yang tidak layak konsumsi, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Disinggung mengenai stok hewan kurban di KSB, dia menjamin aman dan tercukupi. Bahkan diklaim bisa memenuhi permintaan dari luar daerah. Meski demikian, kuota hewan yang akan dikirim ke luar daerah terbatas. Karena Pemerintah Provinsi NTB telah mengatur kuota masing-masing daerah.

“Pemprov sudah mematok jatah masing-masing daerah. Maksimal hanya sebanyak 3 ribu ekor hewan diperbolehkan. Jika  melebihi kuota itu, Pemprov NTB akan memberikan sanksi, sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Pembatasan pengiriman hewan ternak ke luar daerah, dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam sebuah aturan. Hal itu telah disosialisasikan kepada para pengusaha ternak, sebagai pelaku jual beli ternak antar pulau, antar daerah.

“Jika ada pengusaha yang melanggar, maka kami tidak akan segan-segan memberi sanksi. Sehingga hal itu tetap dan selalu kami sampaikan kepada mereka, agar populasi ternak di daerah tetap terjaga. Karena stok ternak di daerah akan berpengaruh kepada harga daging di pasar,” pungkasnya. (klar)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com