Taliwang, KOBAR – Santunan untuk Lansia dan Disabilitas yang selama ini rutin disalurkan Pemerintahan Firin-Fud lewat Program Kartu Pariri sudah sekian bulan macet. Bahkan jatah 3 bulan tahun anggaran 2019 pun tak kunjung terbayar.
Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dr H Syaifuddin Naim, ketika ditemui awak media ini, Rabu, (15/4).
“Memang benar ada keterlambatan pembayaran subsidi Lansia dan Disabilitas oleh Pemda selama 3 bulan di tahun 2019. Karena yang dianggarkan hanya untuk 9 bulan saja di 2019,” beber Syaifuddin.
Ia berdalih, bahwa pihaknya sudah mengajukan berkas kepada Bupati untuk disetujui. Dinasnya, kata Syaifuddin, hanya bertugas untuk mendata kepesertaan yang akan menerima subsidi Disabilitas dan Lansia saja. Sedangkan keputusan penganggaran ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
dr. H. Syaifuddin Naim
“Sebenarnya tunggakan yang 3 bulan di 2019, rencananya akan dibayarkan bersamaan dengan subsidi tahun anggaran 2020. Malahan kita sudah mengajukan berkasnya pada bulan Februari lalu. Namun sampai sekarang belum terbayar. Kami tidak tahu masalahnya apa, atau bagaimana. Atau mungkin anggarannya dialihkan ke penanganan covid-19, kami tidak tahu,” tutur Syaifuddin.
Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya tidak punya kapasitas untuk menanyakan anggarannya ada atau tidak, karena tugas pihaknya, jelas Syaifuddin, hanya menyiapkan data penerima saja.
“Ketika uangnya ada, maka kami langsung menyiapkan berkas penerimaan,” ujarnya.
Syaifuddin menjelaskan, bahwa ada 6.993 orang Lansia dan Disabilitas yang belum dibayarkan selama 3 bulan untuk tahun anggaran 2019. Masing-masing orang menerima Rp 250.000.
“Kita juga melihat dengan kondisi keuangan daerah. Dan program-program seperti ini, tidak ada kewajiban untuk dibayarkan. Makanya kenapa di Dinsos tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanyakannya. Tentunya untuk mengambil kebijakan dan keputusan dilihat dengan kondisi keuangan daerah memungkinkan atau tidak, kan gitu!. Dan sampai sekarang belum ada perintah dari BPKD untuk dibayarkan yang 3 bulan tersebut,” demikian dr H Syaifuddin Naim. (kras)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 57
Taliwang, KOBAR - Sejak Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terbentuk hingga menjelang usianya ke-16, sejumlah program pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat telah banyak digulirkan, terutama dalam persoalan sandang, pangan, dan papan. Tapi siapa sangka, dari sekian banyak dan sekian lama program itu ada, ternyata masih ada saja Penduduk KSB yang… - 52
Taliwang, KOBAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat dalam waktu dekat ini, setidaknya akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 105 miliar untuk pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), dan sejumlah program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terutama beberapa janji… - 51
Taliwang, KOBAR – Dana santunan untuk para lansia dan penyandang cacat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sedianya diterima setiap bulan dari pemerintah setempat melalui program kartu pariri oleh para penerimanya. Namun hingga memasuki bulan Juli tahun anggaran 2020, dana santunan itu tak kunjung cair sepeser pun. Dikonfirmasi awak media… - 49
Bupati: Para Kades Harus Taat UU KIP Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengharapkan agar setiap kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa memahami amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Daerah KSB Nomor 5 Tahun 2015 tentang… - 44
Taliwang, KOBAR - Janji Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin, ternyata bukan bualan belaka. Sebanyak 8.000 warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), sebagai pegangan mereka kala berobat ke semua… - 44
Ketua Tim: Pemilihan Sasaran Bersih dari Unsur Politis dan Bebas KKN Brang Ene, KOBAR - Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dibawah tampuk kepemimpinan dwi tunggal, Dr Ir H W Musyafirin MM dan Fud Syaifuddin ST, patut diapresiasi. Pasalnya, sejak resmi menjabat sebagai pucuk pimpinan daerah, keduanya langsung meluncurkan Program Jambanisasi…
Komentar