Pilkada KSB, Parpol Vs Rakyat

Pendaftaran bakal calon Kepala Daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tinggal menghitung hari. Jika tidak meleset dari perkiraan, maka dipastikan hanya akan ada 1 pasangan calon yang mendaftar, alias akan terjadi calon tunggal dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang di KSB. Dan itu berarti juga, bahwa pada surat suara Pilkada KSB, akan tampak foto pasangan calon dan sebuah kolom kosong (KoKo).

Karena sejauh ini, hanya pasangan Petahana (Firin-Fud), yang telah menyatakan diri siap mendaftar ke KPU. Dan Petahana mengklaim, bahwa 9 Partai Politik (Parpol) dari 11 Parpol pemilik kursi di DPRD KSB, telah memberikan dukungan mereka secara resmi kepada Firin-Fud. Artinya, yang tersisa tinggal 2 Parpol saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, lewat drama-drama politik, 2 Parpol tersebut juga akan merapat ke petahana. Jika demikian halnya, maka seluruh Parpol di KSB, dipastikan akan menantang kolom kosong di Pilkada mendatang.

Dalam sejarah Pilkada Serentak di republik ini, calon Kepala Daerah (Kada) yang melawan KoKo, masing-masing punya peluang sama. Ada calon kada yang menang lawan kolom kosong, ada juga calon kada yang kalah. Calon tunggal, atau lawan KoKo di Pilkada memang dimungkinkan oleh regulasi. Hal tersebut diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), nomor 100/PUU/XIII/2015. Calon tunggal tetap dapat mengikuti Pilkada melalui pilihan setuju, atau tidak setuju terhadap si calon tunggal.

Jika kotak kosong yang menang, maka KPU akan menggelar pemilihan pada Pilkada Serentak gelombang berikutnya. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan di daerah yang dimenangkan kolom kosong itu, maka Mendagri akan menunjuk seorang Plt, atau Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada.

KoKo muncul, sebagai konsekuensi keberadaan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Masyarakat dapat memilih kolom kosong, apabila pasangan calon tunggal yang maju pada Pilkada dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang menjadi persoalan adalah, apakah Penyelenggara Pilkada sudah memberikan perlakuan setara antara calon tunggal dengan KoKo? Padahal, hal itu penting, untuk memastikan pemilih paham bahwa calon tunggal bukanlah satu-satunya pilihan. Sehingga alat peraga kampanye semestinya disediakan bagi Koko, sebagai konsekuensi diakomodasinya kolom kosong, seperti pada putusan MK. 

Berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal dinyatakan menang, jika mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Artinya, bila kurang dari 50 persen dari suara yang sah, maka pemenangnya adalah kolom kosong. Partisipasi masyarakat, dan kualitas demokrasi lokal juga akan diuji pada Pilkada KSB mendatang, karena Pilkada akan diselenggarakan di masa pandemi Covid-19. 

Gairah politik lokal di tengah pandemi akan berbeda dengan masa normal. Sebab, bagaimanapun, publik tentu akan lebih memilih fokus pada ancaman resesi ekonomi, dan kekhawatiran tertular Covid-19, daripada mengurus politik. Menyelamatkan ekonomi dan kesehatan, akan lebih penting menurut mereka, ketimbang memikirkan, dan menyalurkan hak politik mereka.

Sadar atau tidak, secara normatif Pilkada sejatinya menjadi ajang pertarungan demokrasi bagi rakyat secara lokal. Karena disanalah politik rakyat akan diuji. Disitulah nasib, dan masa depan mereka untuk 5 tahun mendatang ditentukan. Apakah Pilkada akan menghasilkan pemimpin amanah yang bisa membawa kesejahteraan, ataukah pemimpin yang khianat rakyat. Harapan ini hanya bisa lahir, jika semua tahapan Pilkada berjalan secara demokratis dan berkualitas, serta partisipasi publik dibuka selebar-lebarnya. ** – KOBARKSB.com –

About The Author

Trending di KOBARKSB.com