Denpasar, KOBAR – Sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk selalu siap siaga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, jelang Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan digelar 9 Desember mendatang, TNI dan Polri terus saling berkoordinasi mengamankan pesta demokrasi di 7 Kabupaten/Kota di NTB.
Berkaitan dengan hal itu, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Kurnia Dewantara, melaksanakan rapat koordinasi kesiapan pengamanan Pilkada Serentak yang digelar secara video conference, Selasa, (15/9). Rapat diikuti oleh Danrem 162/WB, dan para Dandim jajaran Korem 162/Wira Bhakti, yang di wilayahnya digelar Pilkada Serentak.
Pangdam menyampaikan, bahwa kegiatan rapat ini dilaksanakan untuk memastikan tugas perbantuan dari jajaran Kodam IX/Udayana, dalam rangka Pilkada Serentak terkonsep dengan baik dan jelas. Sehingga diharapkan pelaksanaan perbantuan kekuatan TNI kepada Polri, dan Pemda bisa berjalan dengan baik dan sukses.
Pangdam menekankan, agar batas-batas kewenangan TNI segera dirumuskan dan dibakukan. Jika perlu, Korem membuatkan SOP yang dirangkum dalam buku saku, yang bisa dibawa oleh setiap prajurit di lapangan. Pangdam juga meminta agar dilaksanakan sosialisasi dan simulasi, serta Tactical Floor Game (TFG), untuk segala mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat di lapangan.
“Yang terpenting adalah Netralitas TNI! Perlu juga ditekankan kembali kepada seluruh prajurit bukan hanya kepada pasukan yang terlibat di lapangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pedoman untuk penyusunan rencana kedepan yang lebih matang, sehingga pelaksanaan Pilkada di Provinsi NTB dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” tegas Pangdam.
Selanjutnya, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani SSos SH MHan, kepada Pangdam, menyampaikan paparan rencana pengamanan, yang pada intinya memaparkan secara umum situasi dan kondisi wilayah NTB aman terkendali. Namun pihaknya, kata Danrem, akan tetap memperhatikan beberapa kerawanan saat tahapan Pilkada, diantaranya, mulai dari pendaftaran Paslon, kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, dan saat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
Dilaporkan juga oleh Danrem, secara rinci daerah-daerah rawan dan aman, serta rencana mengatasi ancaman tersebut, kepada Pangdam. Sehingga dengan demikian, jajaran Korem 162/WB dapat berupaya mengantisipasi potensi kerawanan, dengan tetap melaksanakan koordinasi bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
“Dari seluruh kegiatan rencana pengamanan Pilkada yang kami laporkan tersebut, maka dapat kami simpulkan, bahwa jajaran Korem 162/Wira Bhakti dengan ini menyatakan siap untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada Polda NTB dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB,” kata Danrem.
Menanggapi paparan dari Danrem, Pangdam memberikan apresiasi atas perencanaan yang dilaporkan. Namun ia berharap, kedepan harus lebih disempurnakan dan dianalisa kembali. Sebab, segala potensi-potensi kerawanan secara umum di masing-masing Kodim tidaklah sama. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Danrem dan jajarannya, untuk harus memperhatikan hal-hal terkait, berdasarkan perkembangan situasi di masing-masing wilayah.
Hadir mendampingi Pangdam pada saat rapat, Kasdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, Para Asisten Kasdam IX/Udayana, dan para Dan/Ka Balakdam IX/Udayana. (knda)
About The Author
