Presiden Jokowi: Januari Awal Harus Tersalurkan, Jangan Sampai Mundur
Jakarta, KOBAR – Pemerintah dilaporkan segera kembali menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat pada awal tahun 2021. Sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan Pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
“Anggaran sebesar Rp 110 triliun telah disiapkan di APBN, untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako, yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing Rp 200 ribu per bulan,” kata Presiden Jokowi, Selasa, (29/12), setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), lanjutnya, pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM, selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp 10 triliun. Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Dan diskon listrik selama 6 bulan, Rp 3,78 triliun,” beber Jokowi.
Pada kesempatan ini, Presiden menekankan, agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan. Karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Presiden juga menginstruksikan, agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.
“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai. Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga. Yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” tegas Jokowi.
Berikutnya, Kepala Negara meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos yang disalurkan harus tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” tandas Presiden.
Terakhir, Presiden menegaskan, agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos, yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tutup Presiden Joko Widodo. (knda)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 54
Jakarta, KOBAR - Krisis akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini harus dimanfaatkan untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtualnya pada ajang Google for Indonesia (Google4ID) 2020, Rabu, (18/11). “Ini adalah kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita di saat banyak… - 49
Jakarta, KOBAR - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac, telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, (6/12). Pesawat charter milik maskapai Garuda Indonesia yang membawa vaksin tersebut, mendarat sekitar pukul 21.30 WIB. “Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang… - 46
Jokowi: Saya Siap Jadi Orang Pertama Divaksin Jakarta, KOBAR - Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat. “Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Presiden Jokowi, dalam siaran persnya, Rabu, (16/12). Keputusan tersebut diambil pemerintah,… - 46
Jakarta, KOBAR - Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Rabu, (27/1), sekitar pukul 09.30 WIB, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1991 ini… - 46
“Pejabat Publik Diminta Jadi Pelayan Masyarakat” Jakarta, KOBAR - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun melaporkan potensi maladministrasi yang terjadi pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi… - 45
Jakarta, KOBAR - Meski di dalam negeri sarat penolakan, namun Bank Dunia justru memuji dan menyatakan dukungannya kepada Omnibus Law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Lewat pernyataan tertulis, Jumat, (16/10), Bank Dunia menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Omnibus Law dinilai…
