Telan Rp 5,6 Miliar, Proyek Jaringan Irigasi DI Talonang Mangkrak

“Potensi Kerugian Negara Harus Diselidiki”

Sekongkang, KOBAR – Gaduh dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), membuat proyek jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Talonang Tahun Anggaran 2019, di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, yang dilaksanakan oleh PT Pandu Putra Primatama, Surabaya, Jawa Timur, dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.674.409.000, dari PAGU Rp 7.093.000.000, terkuak ke publik dan disorot sejumlah kalangan.

Dan diketahui, pada tahun anggaran 2021, proyek jaringan irigasi DI Talonang tersebut, kembali dilanjutkan oleh Pemerintah setempat, dengan pemenang tender CV Rizki Dhita, Taliwang, KSB. Dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.667.804.727, dari PAGU Rp 1.998.000.000.

Yang menjadi persoalan yang disorot sejumlah kalangan, adalah semenjak proyek jaringan irigasi DI Talonang tahun anggaran 2019 selesai dikerjakan, hingga saat ini belum berfungsi alias mangkrak. Bahkan mayoritas saluran irigasi yang telah dibangun sudah tertimbun tanah.

Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat kepada media ini, mereka tidak tahu menahu soal jaringan irigasi yang ada di desa mereka. Karena menurut mereka, mayoritas petani di Desa Talonang bercocok tanam jagung. Dan selama ini, mereka bercocok tanam dengan mengandalkan hujan.

“Mayoritas petani di sini bercocok tanam jagung. Dan tidak ada air irigasi yang mengalir ke lahan kami. Toh, hasil jagung kami tetap bagus setiap tahunnya dengan hanya mengandalkan air hujan. Yang kami tahu cuman ada cekdam saja. Itu pun tidak ada airnya,” tutur Harun, Warga Desa Talonang Baru, kepada awak media ini, Minggu, (27/6).

Sementara itu, Jhony Saputra SH, Ketua LSM Format KSB, kepada awak media ini, Sabtu, (26/6), menyatakan, bahwa seharusnya proyek jaringan irigasi DI Talonang jangan dulu dilanjutkan tahun ini. Karena jaringan irigasi yang dibangun pada tahun 2019 saja belum berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Aneh, proyek jaringan irigasi tahun 2019 belum berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, malah tahun ini dianggarkan lagi. Nilai proyeknya pun fantastis,” ujar Jhony.

Seharusnya, lanjutnya, aparat penegak hukum dan pihak berwenang turun ke lapangan terlebih dahulu meninjau kondisi proyek sebelumnya. Aparat berwenang, katanya, harus memastikan jaringan irigasi yang terbangun benar-benar telah berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

“Apalagi ada dugaan suap terkait proyek tersebut baru-baru ini. Ini merupakan pintu masuk yang baik bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki potensi kerugian negara di sana. Bila perlu, proyek DI Talonang tahun ini, yang sudah ada pemenangnya dihentikan dulu, untuk proses penyelidikan,” tukasnya.

Pihaknya, tambah Jhony, tidak ingin uang negara terbuang percuma tanpa ada manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan, katanya, pemerintah setempat mesti ektra hati-hati menggelontorkan anggaran daerah.

“Kita minta Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat menghentikan proses pekerjaan lanjutan tahun ini, guna memeriksa hasil pekerjaan PT Pandu tahun 2019. Jangan sampai uang negara terus mengucur, tapi asas manfaat pembangunan tak terjadi,” pungkas Ketua LSM Format KSB. (klar)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com