Jakarta, KOBAR – Blok Rokan yang berada di Provinsi Riau, Senin, (9/8), resmi beralih pengelolaannya dari PT Chevron Pacific Indonesia (TPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina (Persero).
“Peralihan pengelolaan blok Rokan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pada 6 Agustus 2018. Pada saat itu, penawaran dari Pertamina dinilai lebih baik untuk mengelola salah satu blok minyak dengan produksi terbesar di Indonesia ini,” tutur Arcandra Tahar, Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa, (10/8).
Arcandra Tahar
Lapangan produksi Blok Rokan, jelasnya, terhitung luas, sekitar 6.453 kilometer persegi. Ada dua lapangan utama, yaitu, lapangan Duri yang ditemukan pada Maret 1941, dan lapangan Minas ditemukan pada Desember 1944.
“Berbeda dengan kegiatan operasi sebelumnya, pengelolaan blok Rokan oleh Pertamina menggunakan sistem fiskal Gross Split. Dengan sistem ini, seluruh biaya operasi menjadi tanggung jawab penuh dari Pertamina. Sebagai konsekuensinya, bagi hasil yang diterima oleh Pertamina menjadi lebih besar,” jelasnya.
Presiden Jokowi Bersama Basuki Tjahaja Purnama (Komisaris Utama Pertamina)
Karena harus membiayai operasi sendiri, lanjutnya, kontraktor dengan sistem gross split dituntut untuk semakin efisien dan bertanggung jawab. Karena setiap biaya yang mereka keluarkan akan mengurangi potensi keuntungan yang diperoleh.
“Aturan dalam Gross Split memungkinkan kontraktor dapat menjalankan bisnisnya dengan baik karena resikonya terjaga. Sebagai contoh, ketika harga minyak turun, kontraktor bisa mendapat tambahan split dari gross revenue. Sebaliknya, ketika harga minyak naik, negara yang akan mendapatkan bagi hasil lebih baik,” terang Arcandra.
Blok Rokan Kembali Ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kegiatan procurement juga, tambahnya, menjadi lebih efisien karena tidak melewati birokrasi yang panjang. Teknologi terbaik dengan harga yang kompetitif akan menjadi pilihan bagi kontraktor, karena semua biaya mereka yang menanggung. Dan yang lebih penting lagi, katanya, dalam sistem gross split, negara tetap memegang kontrol penuh terhadap kegiatan operasi di blok migas. Termasuk penetapan bagi hasilnya.
“Dengan menggunakan perhitungan gross revenue sebagai dasar bagi hasil dengan kontraktor, negara bisa mendapatkan hasil yang optimal dan bisa menggunakan dana APBN untuk membiayai kegiatan ekonomi lainnya. Kita berharap pengelolaan blok Rokan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Insya Allah,” tutup Arcandra Tahar. (knda)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 45
Jakarta, KOBAR - Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, dan pada tahun 2022 bangsa Indonesia diperkirakan masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Presiden Joko Widodo, menekankan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons kondisi tersebut. “APBN tahun 2022 harus antisipatif,… - 41
Jakarta, KOBAR - Mery Agustina, Siswi SMAN 1 Brang Rea, Sumbawa Barat, bersama Yasser Ramadhani, Siswa MAN 2 Kota Bima, yang merupakan utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama 66 orang pelajar dari 33 Provinsi lainnya di Indonesia, dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka),… - 41
Jakarta, KOBAR - Setelah sekian lama berwarna biru putih. Akhirnya, bertepatan dengan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 diterbangkan dengan warna baru, yaitu, Merah Putih, warna kebangsaan, warna bendera nasional. Hal tersebut, pertama kalinya ditampilkan secara resmi, saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur… - 41
Gresik, KOBARKSB.com - PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia, yang beroperasi di Papua, dilaporkan telah mulai membangun smelter (pabrik pemurnian logam) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Smelter milik PT Freeport Indonesia tersebut dibangun di atas lahan seluas 100 hektar. Smelter ini akan menjadi smelter… - 41
“Ramai-ramai SPBU Pertamina Tempel Tulisan Toilet Gratis” Jakarta, KOBARKSB.com - Setelah ramai-ramai soal pungutan sebesar Rp 2.000 di toilet SPBU diperbincangkan netizen. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta agar PT Pertamina (Persero) menggratiskan semua toilet di SPBU milik Pertamina maupun swasta. "Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki,… - 40
Jakarta, KOBAR - Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di RT, RW, dan kampung, di seluruh Indonesia dijalankan sepenuhnya, dengan pengawasan dari pemerintah daerah setempat, dibantu aparat TNI dan Polri. “Saya meminta agar pelaksanaan PPKM Mikro di RT, RW, kampung, di seluruh Tanah Air…
Komentar