Jakarta, KOBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah menangkap dan menahan tersangka AY, Swasta. Karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II, tahun 2017.
Gelar Perkara Kasus Oleh KPK
“Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” jelas Ali Fikri, Juru Bicara KPK, Bidang Kelembagaan dan Penindakan, dalam siaran pers, Jum’at, (3/9).
Karyoto – Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK
Untuk kepentingan proses penyidikan, jelas Ali, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka AY selama 20 hari pertama. Terhitung mulai tanggal 3 September 2021 hingga tanggal 22 September 2021, di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
“Terhadap tersangka AY akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sebagai salah satu upaya KPK dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK,” ujarnya.
Sebagai pelaksana pengadaan pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat. Tersangka AY, ungkap Ali, diketahui telah menggunakan bendera 2 perusahaan, dengan pemberian komitmen fee.
Ali Fikri – Juru Bicara KPK Bidang Kelembagaan dan Penindakan
Selain itu, tambahnya, tersangka juga diduga telah mencantumkan nama para ahli dalam kontrak pekerjaan hanya dipinjam, sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.
“Akibat perbuatannya, tersangka AY diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 3,6 miliar,” demikian Juru Bicara KPK, Bidang Kelembagaan dan Penindakan. (knda)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 55
“Para Tersangka Diduga Terima Uang Total Rp 5,6 Miliar” Jakarta, KOBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, periode tahun 2019-2023, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD… - 52
Jakarta, KOBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilaporkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2021. “Dalam kegiatan tangkap tangan yang berlangsung pada hari Selasa,… - 51
“Tersangka Suap dan Gratifikasi Proyek” Jakarta, KOBARKSB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan kembali menangkap dan menetapkan seorang Bupati sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek pemerintah. AW, Bupati Hulu Sungai Utara, periode 2017 - 2022, ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh… - 51
Jakarta, KOBARKSB.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili atas proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. “Untuk perkara ini, KPK menetapkan… - 48
Jakarta, KOBAR - Secara maraton selama sebulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para Bupati di beberapa daerah di Indonesia. Yang terbaru adalah OTT Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pada kesempatan gelar perkara kasus, di Gedung Merah Putih… - 45
"Rp 345 Juta Diamankan KPK" Jakarta, KOBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah berhasil melakukan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya, terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tahun Anggaran 2021-2022. "KPK…
Komentar