Juru Bicara: KPK Tidak Miliki Kantor Perwakilan di Daerah
Jakarta, KOBARKSB.com – Maraknya oknum-oknum atau pihak-pihak yang menggunakan nama dan atribut logo mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menyalahgunakannya untuk menakut-nakuti dan memeras pihak-pihak tertentu, membuat KPK kembali menegaskan bahwa KPK tidak pernah memiliki kantor perwakilan di daerah, baik pada level Kota/Kabupaten maupun Provinsi.
“Penipuan dengan kedok penggunaan nama dan logo menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi marak terjadi di berbagai daerah dan telah mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. KPK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya telah beberapa kali mengungkap modus penipuan dan pemerasan serupa serta menangkap para pelakunya,” tutur Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, dalam siaran pers, Senin, (8/11).
Ali Fikri – Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK
Oleh karena itu, kata Ali, KPK mewanti-wanti masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati, serta tak segan untuk segera melaporkannya kepada KPK ataupun aparat penegak hukum lainnya, jika mengetahui ataupun mengalami tindak kejahatan serupa.
KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi, jelas Ali, melalui tugas-tugas pencegahan, pendidikan, dan penindakan, seringkali bekerja sama dengan berbagai pihak di daerah. Kendati demikian, kata Ali, KPK tidak pernah memiliki kantor perwakilan di daerah, baik pada level Kota/Kabupaten maupun Provinsi.
“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 19 tahun 2019 adalah di ibukota negara Republik Indonesia, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia,” tutup Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK. (knda)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 63
Taliwang, KOBARKSB.com - Selama 2 hari terakhir, hujan lebat disertai angin kencang dan petir dilaporkan terjadi di wilayah Taliwang, Sumbawa Barat. Akibatnya, salah satu pohon besar di jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa tumbang dan menutupi seluruh bahu jalan. "Telah terjadi pohon tumbang yang menutupi ruas jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa, Sabtu, (7/5),… - 61
Wakil Ketua KPK: Suap Merupakan Modus yang Paling Banyak Dilakukan Mataram, KOBARKSB.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengingatkan seluruh Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), agar aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah masing-masing. Dan tentunya mesti dimulai dari diri masing-masing… - 61
Iklan Layanan Masyarakat Ini Disampaikan Oleh Bidang Peternakan, Dinas Pertanian, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat - KOBARKSB.com - - 60
Jakarta, KOBARKSB.com - Mulai 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11%. Kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP, berbunyi, bahwa tarif PPN sebesar 11% mulai… - 59
Taliwang, KOBARKSB.com - Untuk menekan dan memberantas korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, akan mengoptimalkan program Monitoring Centre for Prevention (MCP), yaitu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam tata kelola pemerintahan di KSB. “Kami berkomitmen untuk mendorong program…
Komentar