Diduga Sarat Kongkalikong, Komisioner KPU KSB Dilapor Ke DKPP dan Bawaslu

Taliwang, KOBARKSB.com – Buntut dari rekrutmen PPK dan PPS, seorang oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu, karena diduga telah melanggar kode etik pada proses seleksi dan penetapan  anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

“Saudara DWP (Komisioner KPU KSB) telah terlibat secara aktif dan masif sebagai pengurus organisasi sosial kemasyarakatan pada organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan memaksimalkan jabatannya selaku anggota KPU untuk meluluskan beberapa orang yang dianggap bergabung dalam organisasi tersebut pada seleksi PPK dan PPS Pemilu Tahun 2024,” jelas Muhammad Ramzi, sang pelapor, kepada awak media ini, Sabtu, (4/2).

Menurutnya, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 21 ayat 1 huruf k, dan Pasal 36 ayat 2, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Serta Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Pada laporan, kami lampirkan rekaman audio hasil pertemuan saudara DWP saat mengumpulkan dan mengadakan pertemuan terbatas dengan beberapa anggota PPK dan PPS wilayah Kecamatan Seteluk dan Poto Tano,” beber Ramzi.

Dikonfirmasi KOBARKSB.com terkait hal itu, Ketua KPU KSB, Deni Saputra, membantah tuduhan kongkalikong pada proses seleksi dan penetapan anggota PPK dan PPS se-KSB. Ia memastikan bahwa proses rekrutmen telah dilakukan secara terbuka dan profesional.

“Kalau ada yang merasa dirugikan, silahkan menyampaikan laporan secara resmi ke KPU, Bawaslu, DKPP, ataupun ke Kepolisian. Saya juga keberatan kredibilitas lembaga KPU KSB diserang. Jika ini fitnah, saya akan tuntut balik yang bersangkutan,” tegas Ketua KPU KSB. (kdon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com