Menu

Mode Gelap

HUKUM · 5 Agu 2023

Bupati Sumbawa Barat Klarifikasi Pengaduan Masyarakat di Komnas HAM


Bupati Sumbawa Barat Klarifikasi Pengaduan Masyarakat di Komnas HAM Perbesar

Taliwang, KOBARKSB.com – Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, dilaporkan telah datang ke Kantor Komnas HAM di Jakarta, untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Komnas HAM telah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Pemda Sumbawa Barat. Klarifikasi dilakukan langsung oleh Bupati KSB, pada tanggal 14 Juli 2023 lalu, di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta,” tutur Suhadi, Asisten II Setda KSB, Kamis, (3/8).

Adapun pengaduan yang ditangani Komnas HAM, beber Suhadi, diantaranya; Pertama, dugaan perusakan situs adat antara masyarakat adat Cek Bocek Selesak Rensuri (suku berco) dengan PT AMNT. Kedua, sengketa hak atas lingkungan hidup dan hak ketenagakerjaan antara Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) dengan manajemen PT AMNT. 

Ketiga, Sengketa lahan masyarakat Desa Benete di kawasan Tatar Loka, Kecamatan Sekongkang dan KPH II Sejorong. Keempat, sengketa lahan Pontoh di Usar Ponto Ai Padeng, Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, terkait penangkapan dan pelanggaran untuk membuka jalan yang dilakukan pemerintah desa dan Polres Sumbawa atas tanah adat Pontoh.

Pada kesempatan tersebut, jelas Suhadi, Bupati Sumbawa Barat meminta agar Komnas HAM turun ke Sumbawa Barat guna melakukan tinjauan lapangan dan identifikasi sebelum memberikan kesimpulan akhir atas pengaduan yang disampaikan.

“Pada pertemuan itu, Bupati sendiri lah yang meminta agar Komnas HAM turun ke Sumbawa Barat. Itu tertuang dalam salah satu poin penting berita acara pramediasi dan ditandatangani para pihak yang hadir,” ujar Suhadi.

Pemda KSB dalam persoalan ini, tegas Suhadi, menjamin akan tetap transparan dan menghormati apa pun keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan nanti. Pemerintah juga berharap, tambahnya, agar para pihak yang mengadukan persoalan itu juga dapat menerima apa pun yang direkomendasikan Komnas HAM.

“Pemda KSB memastikan tidak ada yang ditutupi dalam masalah ini. Sebaliknya, pemerintah mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan Komnas HAM. Mediasinya sudah, Pemda KSB bersama pihak terkait lainnya tinggal menunggu rekomendasi dari Komnas HAM,” demikian Asisten II Setda KSB. (kdon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

Artikel ini telah dibaca 256 kali

badge-check

Pewarta

Baca Lainnya

Meningkatkan Kesadaran Orang Tua: Aksi Damai dalam Memilih Tontonan Bermutu untuk Anak

18 Desember 2024 - 08:38

Aksi damai di Jalan Sudirman

Pemilu Kepala Daerah: Menyambut Demokrasi yang Menyatukan dan Damai

17 Desember 2024 - 09:10

Pemilihan Kepala Daerah (Foto: unsplash.com)

Memperkuat Pertahanan Negara dengan Pembelian Pesawat Jet Canggih untuk Keamanan Perbatasan

17 Desember 2024 - 08:34

Pameran jet tempur di Korea

AMMAN Perkuat Komunikasi Publik Jelang Operasional Smelter di Sumbawa Barat

12 Desember 2024 - 21:10

AMMAN Perkuat Komunikasi Publik Jelang Operasional Smelter di Sumbawa Barat - Kartika Octaviana, Vice President Corporate Communications AMMAN

Dongkrak Pariwisata Sumbawa Barat, AMMAN Gandeng tiket.com dan Komunitas Lokal

12 Desember 2024 - 17:58

Dongkrak Pariwisata Sumbawa Barat, AMMAN Gandeng tiket.com dan Komunitas Lokal - Pelatihan Memperkuat Pariwisata KSB Melalui Digitalisasi dan Kolaborasi

16.730 Warga KSB Golput, Partisipasi Pilkada Kalah Jauh dari Pemilu

12 Desember 2024 - 17:19

16.730 Warga KSB Golput, Partisipasi Pilkada Kalah Jauh dari Pemilu - TPS Bupati Sumbawa Barat
Trending di NEWS