Kahar: PDIP KSB “Welcome”

Taliwang, KOBAR – Kegalauan politik tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), apakah akan dilakukan pemilihan secara langsung atau melalui DPRD tidak dirasakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumbawa Barat (DPC PDIP – KSB).

Selain yakin dengan pelaksanaan pilkada langsung, DPC PDIP KSB juga menegaskan bahwa tetap akan membuka diri bagi siapa saja yang hendak menggunakan PDIP KSB sebagai kendaraan politik, lantaran tidak ada keputusan internal maupun instruksi harus kader partai. “Kami welcome kepada siapa saja yang hendak mengikuti kontes pilkada mendatang,” ucap ketua DPC PDIP KSB, Kaharuddin Umar yang ditemui media ini selasa 7/10 kemarin.

Masih keterangan Kahar sapaan akrabnya, lantaran yakin akan dilaksanakan Pilkada langsung, maka DPC PDIP KSB belum membangun komunikasi lintas parpol untuk membahas persiapan koalisi dalam menghadapi Pilkada mendatang, apalagi ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum membangun kesepakatan koalisi. “Kami harus melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon terlebih dahulu,” ucap Kahar.

Diakui Kahar jika beberapa waktu lalu sudah menggelar pertemuan internal untuk persiapan pembentukan tim penjaringan dan penyaringan bakal calon. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa DPC PDIP KSB membuka diri bagi siapa saja yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati periode 2015-2020. “Opsi kita dari internal partai, tetapi tidak menutup peluang bagi non kader untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan, bahkan bisa dipastikan bahwa DPC PDIP KSB welcome kepada siapapun,” timpal Kahar.

Kahar juga mengaku, meskipun tim penjaringan dan penyaringan belum mulai bekerja, namun sudah ada calon dari non kader menyatakan siap mengikuti tahapan yang akan dilaksanakan. “Saya sendiri pernah bertemu dengan 2 orang bakal calon Bupati yang berminat menggunakan PDIP KSB sebagai kendaraan politik, tetapi saya tidak bisa memberikan keputusan, karena mekanisme partai harus dilalui terlebih dahulu,” terang Kahar.

Pada kesempatan itu Kahar juga menegaskan, penetapan calon yang akan diusung harus sudah diumumkan minimal tiga bulan sebelum hari pelaksanaan Pilkada, jadi kalau pelaksanaan Pilkada di Bumi Pariri Lema Bariri pada bulan Juni, maka pada bulan Maret harus sudah ada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang siapa yang akan dicalonkan.

Kahar tidak membantah jika saat ini masih menunggu keputusan akhir tentang aturan yang akan dipergunakan nantinya, termasuk masih harus menunggu keputusan DPP soal langkah politik yang akan dilakukan nantinya. “Jika keputusan pemilihan oleh DPRD, pasti PDIP akan menolak, sehingga bisa jadi ada instruksi untuk kader PDIP walk out saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang,” tandas Kahar. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com