Taliwang, KOBAR – Sumringah terpancar pada aparatur lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), lantaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang merupakan pendapatan tambahan sudah terbayarkan.
Kabag Humas Protokol, Najamuddin Amy S.Sos, MM melalui selularnya rabu 8/10 mengatakan, pemerintah tetap konsisten untuk membayar TKD, hanya saja ada proses yang harus dilalui, sehingga terjadi keterlambatan. “Wajar kalau terjadi keterlambatan, apalagi TKD bukan pendapatan wajib dari aparatur itu sendiri,” ucap Najam sapaannya.
Najam juga mengakui jika pembayaran TKD dilakukan secara bertahap, dimana saat ini hanya diproses untuk 3 bulan, sementara sisanya akan diupayakan pembayaran setelah rampung sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014. “Tetap akan dibayar TKD, jadi tunggu saja waktu realisasinya,” lanjut Najam.
Najam juga membantah jika dikatakan pembayaran TKD dilakukan secara cicil, karena yang benar adalah bertahap, sebab pembayaran terhadap TKD bukan seperti pembayaran gaji yang sudah menjadi hak. “TKD hanya bentuk penghargaan terhadap aparatur yang sudah bekerja aktif, jadi pimpinan bisa merealisasikan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester, ketetapan itu menjadi hak dan kewenangan pimpinan daerah,” timpal Najam.
Pada kesempatan itu Najam juga menyampaikan, setelah realisasi TKD ini, seluruh aparatur diharapkan bertambah motivasi kerja terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa harus melihat berapa bulan yang bisa tercairkan saat ini.
Pantauan langsung media ini di Bank NTB cabang Taliwang, terlihat sejumlah bendara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mulai antri untuk melakukan proses pencairan dana TKD, agar bisa segera dibagikan kepada aparatur yang berhak, meskipun ada juga bendahara harus meninggalkan Bank NTB dengan kecewa, lantaran dana yang ditunggu itu belum masuk dalam rekening.
Informasi yang disampaikan sejumlah bendahara di lokasi itu, proses pencairan TKD yang sedang dilakukan hanya untuk 3 bulan terhitung bulan April, Mei dan Juni, sehingga yang belum terealisasi TKD untuk bulan Juli, Agustus dan September. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 50
Taliwang, KOBAR - Untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, termasuk untuk menjawab persoalan, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM akan menggelar sambung rasa atau pertemuan dengan masyarakat. Pertemuan itu sendiri akan digelar di masing-masing kecamatan dengan model pertemuan non formal, sementara waktu pelaksanaan belum bisa ditetapkan, karena… - 47
Taliwang, KOBAR - Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM rutin menggelar rapat koordinasi pada tiap minggunya. Rapat koordinasi tersebut berisi evaluasi, rencana aksi dan terobosan yang out of the box, hingga memunculkan keunggulan-keunggulan daerah. Selain membahas program yang akan dilaksanakan… - 47
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membayar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertunda. Yang mana saat ini sedang dalam proses pencairan, karena Bupati KSB sudah memerintahkan untuk diproses. Kabag Humas Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM kepada media senin 15/12 kemarin menyampaikan, saat ini proses… - 44
“Absensi Sidik Jari Diberlakukan Pada Tiap SKPD” Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berikhtiar untuk terus mengawasi tingkat kehadiran pegawainya. Tak ayal, di tahun 2017 ini seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diupayakan untuk memiliki absensi sidik jari online. Dan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bolos kerja diancam sanksi… - 43
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM menyambut baik sikap PT Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), pemegang saham mayoritas PTNNT yang meminta penghentian dan penarikan tuntutan arbitrase yang diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang berkaitan dengan pembatasan ekspor dan… - 43
“ASN Wanita Dominan Jadi Penggugat” Taliwang, KOBAR - Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat terbilang cukup tinggi. Bagaimana tidak, tercatat ada sekitar 17 orang ASN yang terancam mengalami kegagalan membina rumah tangga dan telah mengajukan surat gugatan cerai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat.…
