Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah untuk konsisten dalam menerapkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk dalam penyusunan anggaran di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD, agar apa yang menjadi program bukan dalam konteks terpaksa, tetapi lebih pada kebutuhan. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 58
12 hari lagi, tepatnya 20 Nopember 2012, Kabupaten Sumbawa Barat akan genap berusia 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada semangat awal untuk menjadikan wilayah kemutar telu menjadi sebuah kabupaten baru dengan misi “Mendekatkan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Maka wajarlah kalau begitu besar harapan warga untuk mengambil manfaat atas keberadaan kabupaten… - 56
Sejak 2003 hingga 2018 ini, ada sekitar puluhan produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB. Sebagian berjalan, namun tak sedikit pula yang mandul. Bahkan sebagian Perda itu didalam penegakannya terkesan tebang pilih. Kondisi itu mengundang keprihatinan… - 56
Taliwang, KOBAR - Pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui Kartu Pariri dan Bariri yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ingin ditelisik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II, Abidin Nasar SP, kepada awak media ini, kemarin. Menurutnya, hal itu dilakukan pihaknya… - 55
Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan kunjungan lapangan setelah mendapat laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra. Gaya blusukan yang dilakukan komisi II seperti melakukan uji publik atas laporan yang diterima, karena di lokasi selalu berdialog dengan masyarakat dan tenaga tekhnis. ** - 54
Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal… - 51
Defisit anggaran ditengarai sebagai penyebab molornya penetapan APBDP 2015. Bahkan Paripurna dalam rangka penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 batal digelar, lantaran jumlah anggota DPRD KSB yang hadir tidak kuorum atau tidak mencapai 13 orang…
Komentar