Bupati Usulkan Perda Mercury

Taliwang, KOBAR – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM mewacanakan perlunya Peraturan Daerah (Perda) tentang mercury. Produk hukum itu akan mengeliminir peredaran zat kimia berbahaya, termasuk untuk mengantisipasi tingkat pencemaran lingkungan.

Ada beberapa pertimbangan sehingga muncul rencana perlu ditetapkan sebuah aturan yang mengatur peredaran zat kimia, terutama adanya indikasi bahwa Bumi Pariri Lema Bariri untuk saat ini sudah masuk kategori tercemar. Untuk mengantisipasi tingkat pencemaran dipandang perlu ada aturan yang mengaturnya, termasuk sanksi bagi yang melanggar nantinya.

Beberapa kesempatan, Kyai Zul sapaan akrab Bupati KSB pernah mengaku bahwa dirinya sempat melakukan pengujian kandungan mercury dalam dirinya. Hasil pengujian itu menunjukan bahwa tingkat atau kandungan mercury dalam dirinya sudah diambang batas. “Saya sendiri pernah melakukan pengujian kandungan mercury dalam diri, dimana hasilnya sudah tinggi kandungannya atau sudah diambang batas,” ucap Kyai Zul.

Disampaikan juga, jika KSB berada di Amerika, maka penduduknya sudah layak untuk dievakuasi keluar dari daerah, karena lingkungan kita saat ini juga sudah dianggap tinggi tingkat pencemarannya. “Kalau kita berada di luar negeri, maka badan kesehatan dunia akan memberikan rekomendasi untuk dievakuasi penduduknya, lantaran lingkungan tempat tinggal sudah tercemar,” bebernya.

Langkah yang akan segera dipikirkan sekarang ini adalah mengeleminir tingkat pencemaran. Salah satu tahapan penting yang perlu dipahami bersama adalah kesadaran bersama menjaga lingkungan, sehingga pemerintah harus membuat aturan tentang peredaran zat kimia berbahaya seperti mercury. “Saya harap dalam waktu dekat ada Perda yang ditetapkan tentang larangan atau mekanisme pengaturan peredaran mercury,” lanjut Kyai Zul beberapa waktu lalu.

Selain itu Kyai Zul juga mengaku akan mengatur tentang penambangan yang dilaksanakan rakyat saat ini, agar tidak berpotensi merusak lingkungan. Salah satu opsi yang akan dilalukan adalah ketersediaan perusahaan yang akan melakukan pengolahan terhadap hasil tambang masyarakat, dimana perusahaan itu harus melakukan pengolahan tanpa merusak lingkungan atau tidak menggunakan zat kimia berbahaya.

Pembuktian bahwa olahan itu tidak menggunakan zat kimia dan limbahnya tidak merusak lingkungan, akan dilakukan uji coba dengan pembuatan tambak atau kolam ikan. Jika ikan yang dipelihara itu mengandung zat kimia, maka perusahaan yang dimaksud tidak menjaga lingkungan. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com