Taliwang, KOBAR – Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs H Mala Rahman hadir dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan penjelasan Bupati KSB atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Paripurna itu digelar pada rabu 19/11 kemarin.
Dalam pidato tertulis yang disampaikan oleh orang nomor dua di Bumi Pariri Lema Bariri itu, bisa dikatakan bahwa semua sektor pendapatan diproyeksi mengalami peningkatan, kecuali pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lantaran menurunnya target penerimaan dari bagian laba saham pemerintah KSB pada PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB).
Pantauan langsung media ini, disampaikan jika total pendapatan RAPBD tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 748.850.411.380 atau meningkat sebesar 5,86 persen dari perubahan APBD tahun 2014. Dari total pendapatan daerah tersebut, penerimaan dari sektor dana perimbangan memiliki kontribusi paling besar yaitu Rp. 578.869.942.198 atau sebesar 77,3 persen dari total penerimaan pendapatan daerah. Dibandingkan dengan perubahan APBD tahun 2014, maka terdapat peningkatan sebesar 8,91 persen.
Pendapatan diperoleh dari setiap komponen dana perimbangan meliputi, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2015 sebesar Rp. 380.327.621.000 mengalami peningkatan sebesar 8,89 persen dari target pada perubahan APBD tahun 2014 sebesar 349.283.834.000.
Peningkatan target penerimaan juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp. 73.861.160.000 meningkat sekitar 21,79 persen dari perubahan APBD tahun 2014 yang sebesar Rp. 56.099.940.000.
Sementara itu, target penerimaan pada pos bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp. 124.681.161.198 mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen dari target perubahan APBD tahun 2014 yang mencapai Rp. 121.912.950.254. Kenaikan tersebut disebabkan target penerimaan dari pos pajak penghasilan orang pribadi.
Khusus untuk penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti pertambangan) masih menggunakan asumsi yang tercantum dalam PMK tahun sebelumnya yaitu Rp. 70.869.569.102. disisi lain ada rasa optimis bahwa penerima dari sektor itu mengalami peningkatan pada APBD 2015 mendatang yang dikarenakan adanya regulasi baru tentang penerimaan negara bukan pajak atau (PNBP) pada sektor pertambangan umum pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75 persen.
Selanjutnya masih dari segi besaran kontribusi terhadap penerimaan daerah, penerimaan dari lain-lain pendapatan dan yang sah menempati urutan berikutnya yaitu Rp. 117.426.047.843 atau sebesar 15,68 persen, dimana didominasi oleh penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 45.403.190.000, dana ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperuntukkan khusus untuk pembayaran tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan tambahan penghasilan bagi guru.
Selanjutnya penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp. 33.845.529.399, pendapatan hibah sebesar Rp. 26.857.143.000, bantuan keuangan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 10.451.885.444 dan pendapatan lainnya sebesar Rp. 863.300.000. pendapatan hibah yang dimaksud sebagian besar ditargetkan dari penerimaan hibah dari hasil penjualan scrub PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sebesar Rp. 20 miliar, sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat merupakan dana desa dari APBN dan seluruhnya akan ditransfer langsung ke desa dalam bentuk blok grand.
Selanjutnya, penerimaan dari PAD yang diproyeksikan sebesar Rp. 52.554.421.339 atau sebesar 7,01 persen dari total penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan dari sektor PAD meliputi, penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp. 13.350.000.000, penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp. 13.265.958.139, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 19.600.000.000. Secara total bila dibandingkan dengan perubahan APBD tahun 2014 sektor PAD mengalami penurunan proyeksi sebesar 33,39 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya target penerimaan dari bagian laba saham pemerintah KSB pada PTDMB. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 39
Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM, sudah beberapa kali meninjau lokasi pembangunan rumah adat yang berada di areal Alun-alun Kota Taliwang, tetapi pengendara EA 1 KH itu hampir belum pernah melihat ada aktifitas pekerjaan di lokasi proyek, sehingga rasa pesimis pekerjaan itu bisa selesai sepertinya tidak mengada-ngada.… - 39
Sekongkang, KOBAR - Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Partai Keadilan Sejahtera (DPD KSB-PKS) telah membentuk tim musyarakah atau tim yang diberikan mandat untuk melakukan tahapan seleksi calon kepala daerah. Ketua DPD PKS, Abidin Nasar SP yang dikonfirmasi melalui selularnya kemarin mengatakan, tim musyarakah yang beranggotakan 7 orang itu sudah mulai… - 39
Taliwang - “Bahwa suatu bangsa Akan bisa maju, akan bisa bangkit, akan bisa sejahtera apabila masyarakatnya cerdas. Dan sebaliknya suatu bangsa Akan mengalami kemunduran, dan bahkan jalan di tempat apabila masyarakatnya tidak cerdas. Dan adalah pendidikan sebagai sarana mobilisasi kesejahteraan dan mampu meretas kemiskinan,” ucap Wakil Bupati Sumbawa Barat, Drs.… - 38
Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-Dikdas) harus dapat dituntaskan di tahun 2017 ini. Untuk memenuhinya, kembali akan digelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar dari kantong APBD-P. "Sebelumnya kita telah mengintervensi pemenuhan SPM-Dikdas ini … - 37
Taliwang, KOBAR - Program Bantuan Sosial (Bansos) dan dana hibah daerah, menjadi salah satu item anggaran yang banyak dipangkas oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB ) dalam rangka rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015 ini. Dalam pembahasan klinis yang dilakukan Komisi II DPRD KSB dengan Dinas Pendapatan… - 37
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) akan menggenjot secara maksimal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan tenaga kerja asing, baik yang bekerja dalam areal lingkar tambang maupun yang beraktifitas di luar lingkar tambang. Kepala Disosnakertrans, H Abdul Hamid MPd, kepada media…
Komentar