Akhirnya Operator Seluler Patuh Setor Retribusi Tower

Taliwang, KOBAR – Rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk melakukan penyegelan terhadap jaringan telekomunikasi (tower, red), jika para perusahaan yang menangani jaringan seluler itu tidak merealisasikan pembayaran atas retribusi sesuai ketentuannya kemungkinan bakal batal, lantaran terlapor sudah ada realisasi pembayaran.

Namun, saat ini belum ada informasi pasti, berapa realisasi atas retribusi tersebut, sehingga Dishubkominfo akan berkomunikasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk meminta laporan, agar bisa menjadi dasar untuk menindaklanjuti, jika memang masih ada provider yang belum merealisasikan kewajiban sesuai aturan tersebut.

“Saya belum mengetahui persis soal realisasi itu, sehingga belum bisa menyampaikan, apakah seluruhnya terealisasi atau sebagian. Jika memang sebagian, maka pihaknya akan meminta informasi dari DPPKD untuk dijadikan dasar mengambil langkah lanjutan, terutama untuk menyurati para perusahaan tersebut, karena realisasi itu harus tercapai pada bulan ini,” tegas Manawari S.Sos, kepala Dishubkominfo melalui selulernya.

Disampaikan juga oleh Manawari, jumlah yang menjadi kewajiban dalam bentuk retribusi sesuai pada perhitungan awal, atau tidak ada penurunan nilai retribusi, karena cara penghitungannya sudah jelas, dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kali dengan dua persen. “Tawaran perusahaan untuk menurunkan nilai retribusi bukan tidak direspon, namun Dishubkominfo sebagai pihak yang diberikan kewenangan memungut hanya melaksanakan aturan, jadi kalau mau nilai retribusi turun jelas merubah dulu aturan,” timpalnya.

Ketegasan Manawari itu sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bahwa, tidak benar dan tidak boleh ada permainan dalam hal penarikan retribusi. “Kami tidak ingin melaksanakan aturan untuk menarik retribusi dengan melanggar aturan, sehingga meminta pengertian para provider untuk merealisasikan kewajibannya, jika tidak ingin towernya disegel,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Manawari juga menuturkan, meskipun realisasi sudah dilakukan, jika tidak sesuai dengan ketetapan, maka Dishubkominfo tetap akan mengambil tindakan tegas, kecuali ada kesanggupan dalam bentuk pernyataan untuk merealisasikan dengan batas waktunya. “Kalau mereka hanya merealisasikan kewajiban tidak sesuai ketetapan tetap akan mendapat teguran dan peringatan,” timpalnya.

Jika realisasi retribusi sesuai penetapan yang dilakukan pemerintah KSB, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan 91 jaringan selular itu bisa mencapai Rp 1,5 milyar setiap tahun, sementara versi perhitungan yang diajukan Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) hanya Rp 500 juta setiap tahun. “Retribusi itu harus dianggap sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam ikut membangun Bumi Pariri Lema Bariri,” pungkasnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com