Bappeda Tak Perkenankan PLTU Bangun Jetty

Taliwang, KOBAR – Permintaan perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar diberikan ijin lokasi pembangunan Jetty atau pelabuhan yang bakal menjadi pintu masuk pengangkutan material batu bara kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap bakal tidak direspon, karena pembangunan tambatan di perairan yang berfungsi untuk sandaran kapal tongkang dan kapal-kapal kecil itu tidak sesuai kawasannya.

Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi, yang dikonfirmasi media ini mengatakan, Desa Kertasari yang menjadi lokasi permohonan pihak PLTU merupakan perairan lepas dan masuk dalam zona budidaya, sehingga tidak dibenarkan untuk dilakukan aktifitas bongkar muat. Hal itu tertuang juga dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Saya bisa pastikan bahwa permohonan ijin lokasi dari pihak PLTU tidak akan diberikan, bahkan kepastian itu pernah disampaikan saat rapat bersama seluruh pihak dengan menghadirkan penanggung jawab proyek PLTU,” tandasnya.

Masih keterangan H Amry, keputusan tidak akan diberikan rekomendasi terhadap Desa Kertasari sebagai kawasan pembangunan jetty akan disampaikan pada rapat yang bakal digelar dalam waktu dekat. “Kami memang sedang berencana menggelar rapat untuk menyampaikan keputusan tentang tidak akan diberikan rekomendasi tersebut,” lanjutnya.

H Amry juga mengaku bahwa salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan material PLTU, pemerintah KSB akan memberikan ijin untuk menggunakan Dermaga Labuhan Lalar. Untuk memenuhi syarat sebagai tempat bongkar muat material batu bara, pemerintah KSB bersama pihak pemilik proyek akan melakukan pembahasan tekhnis, “Sebenarnya sudah ada pembicaraan soal pembangunan tambahan di Dermaga Labuhan Lalar, agar aktifitas bongkar batu bara bisa dilakukan,” terangnya.

Dibeberkan juga H Amry, transportasi material batu bara nantinya tidak akan menggunakan akses utama, namun akan menggunakan jalur lingkar, sehingga jarak tempuh lebih dekat nantinya. “Kami sudah mempersiapkan akses jalur transportasi batu bara nantinya, dimana hanya berjarak 9 Km dan aktifitas pengangkutan batu bara tidak melintas dalam kota Taliwang,” timpalnya.

Hal penting disampaikan H Amry, keputusan pemerintah tidak memberikan ijin lokasi pembangunan Jetty di Desa Kertasari bukan menghambat proses pembangunan PLTU, tetapi pemerintah tidak ingin ada pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan. “Kami sangat mendukung pembangunan PLTU, jadi masalah jetty sebenarnya sudah selesai dibahas, hanya saja menunggu penetapan setelah dikoordinasikan dengan Bupati sebagai pimpinan daerah,” ungkapnya.

Diingatkan H Amry, pemanfaatan Dermaga Labuhan Lalar justru mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dalam proyek tersebut, karena yang akan dilakukan nanti bukan membangun jetty, tetapi hanya mensingkronisasikan saja, apalagi dermaga Labuhan Lalar itu sendiri memiliki areal yang cukup luas untuk dijadikan stockpile batu bara. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com