Table of Contents+
2 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) utusan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), telah resmi diganti dalam Sidang Paripurna Istimewa Ke-3 Masa Sidang III Tahun 2015, Selasa (27/10). Sehingga masing-masing partai pemilik jatah kursi pimpinan kembali mengusulkan nama calon pengganti. PBB mengusulkan H Amir Ma’ruf Husein SPdi MM, sementara Gerindra mengusulkan Mustafa HMS. **
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 57
Setelah Setahun berlalu semenjak kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diduduki oleh wajah-wajah baru untuk lima tahun menjabat. Tahun ini, seiring dinamika politik yang bergulir, kursi wakil rakyat di gedung Bertong mulai berganti wajah. Senin, 28/9, kemarin, Sidang Paripurna Istimewa ke-2, masa sidang III, tahun dinas… - 52
25 kursi empuk telah dipersiapkan untuk dipergunakan oleh 25 orang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan dilantik besok, Selasa (19/8). Semoga anggota Dewan baru periode 2014-2019 memberikan harapan baru bagi masyarakat. ** - 51
Seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hadir dalam acara sidang paripurna dengan agenda pengumuman pembentukan fraksi serta pengumuman dan penetapan calon pimpinan DPRD KSB. Kehadiran seluruh anggota DPRD KSB menjadi sejarah baru, karena selama ini belum pernah terjadi. ** - 47
Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengajukan kredit pinjaman melalui Bank NTB dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai anggota DPRD KSB. Pinjaman tertinggi mencapai Rp. 300 juta yang telah dicairkan.** - 47
“PBB Siap Petik Bintang” Taliwang, KOBAR - Lika-liku perjuangan pengurus, kader, dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB), akhirnya berbuah manis, dengan berhasil lolos PBB menjadi peserta Pemilu 2019. Semua pihak mengakui, bahwa hasil tersebut tak lepas dari tangan dingin Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, yang tak kenal lelah memperjuangkan partainya… - 45
Bantuan keuangan dari pemerintah kepada Partai Politik (Parpol) harus dilaporkan secara transparan. Soalnya, meski pencairannya rutin dilakukan setiap tahun, dana yang diberikan harus tetap dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat uang yang diberikan adalah uang negara. Pengunaannya pun tentu harus sesuai dengan amanat Undang-undang, yakni untuk pendidikan politik di masyarakat. Jika penggunaannya…
Komentar