Gaya Hidup Diduga Sebagai Pemicu Perceraian ASN di KSB

“ASN Wanita Dominan Jadi Penggugat”

Taliwang, KOBAR – Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat terbilang cukup tinggi. Bagaimana tidak, tercatat ada sekitar 17 orang ASN yang terancam mengalami kegagalan membina rumah tangga dan telah mengajukan surat gugatan cerai ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) setempat. Ironisnya, pengajuan gugatan perceraian itu didominasi ASN perempuan.

Kepala BK-Diklat Sumbawa Barat,  H Abdul Malik SSos MSi, mengatakan, 17 kasus gugatan perceraian ASN tersebut berdasarkan data yang dihimpun pihaknya kurun waktu bulan Januari hingga Oktober 2016 ini.

“Ke 17 kasus tersebut, 10 diantaranya sudah diputuskan. Sementara sisanya, masih dalam proses menunggu keputusan,” kata Malik, sesaat setelah menyampaikan laporannya dalam Sosialisasi Peraturan Kepegawaian di Lantai III Gedung Setda, Rabu (19/10).

Meski sudah melakukan berbagai upaya termasuk mediasi mencegah perceraian tersebut, tetapi yang bersangkutan atau pihak yang mengajukan gugatan bersikukuh tetap ingin bercerai.

“Kalau faktor yang menyebabkan kasus tersebut terjadi, beragam. Tetapi yang jelas, ketujuh gugatan perceraian yang sedang berproses tersebut, 5 diantaranya diajukan oleh pihak ASN wanita,” terangnya.

Saat ini, ketujuh gugatan perceraian tersebut telah disampaikan ke pimpinan daerah. Bupati yang selanjutnya mengeluarkan rekomendasi setelah sebelumnya memanggil ASN bersangkutan.

“Sekarang gugatan itu ada di meja Bupati untuk selanjutnya dikeluarkan surat rekomendasi. Tetapi yang kita dengar Bupati lebih dulu akan menganalisa apa yang menjadi penyebab persoalan perceraian itu terjadi,” cetusnya.

Wewenang BK-Diklat mengambil jalan mediasi itu sesuai yang diatur melalui PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian PNS. Dalam Undang-undang bahkan sudah diatur juga ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara, tidak terkecuali Pegawai ASN yang wajib menjaga harkat dan martabat serta memberikan contoh yang baik di lingkungan kerja dan menjadi teladan di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan keluarganya. Dalam PP tersebut  diatur juga bagaimana hak dan kewajiban, sanksi apa saja jika terjadi pelanggaran, pembagian harta benda termasuk pembagian gaji untuk anak dan mantan istri serta ketentuan lainnya. Sehingga prinsipnya, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bukan untuk mencegah atau menghalang-halangi hak seseorang, akan tetapi dimaksudkan agar pasangan suami-istri maupun keturunannya mendapat hak yang benar dan seadil-adilnya di mata hukum.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengaku  prihatin dengan cukup banyaknya pengajuan gugatan perceraian ASN tersebut. Apalagi gugatannya didominasi pihak perempuan.

“Apa masalahnya?, apa karena sudah banyak uang?, atau karena terlalu banyak nonton sinetron?, kita belum tahu,” ungkapnya.

Tapi lanjut Bupati, pada saat dipanggil, yang bersangkutan bersama pihak yang digugat datang dengan menunjukkan kemesraan, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, setelah berada di ruangannya, yang bersangkutan tetap bersikukuh meminta ingin bercerai.

“Jadi kadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai kenyataan yang terjadi. Seperti di sinetron saja. Jadi ini mungkin karena imbas terlalu keseringan nonton sinetron,” ujarnya.

Bupati tak menyangkal sengaja menunda mengeluarkan  ijin perceraian ASN selama 3 bulan lamanya. Bupati ingin mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Jika alasannya hanya karena faktor tidak ada kecocokan atau saling pengertian, maka masih ada peluang untuk diperbaiki.

“Lain halnya jika alasannya karena ada pihak ketiga, seperti Pria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL). Izin perceraiannya tentu akan langsung ditindak lanjuti,” demikian Bupati. (ktas)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com