Taliwang, KOBAR – Lima puluh lebih karyawan PT. Mirambi Energi datangi kantor PLN UPK Tambora Sumbawa Barat, mereka menuntut hak mereka dari pihak management perusahaan agar segera diselsaikan. Seperti tunggakan BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, upah lembur reguler serta Alat Pelindung Diri (APD).
“Kami menuntut penunggakan yang selama ini tidak pernah dibayar oleh pihak Management PT. Mirambi Energi,” ungkap Desta Susanto (27), salah satu karyawan Perusahaan, saat dikonfirmasi media ini, Senin, (10/02) sore.
Ia mengaku, sangat menyayangkan respon PLN-T selaku pemberi Subkon. Seharusnya mereka menekan pihak Management PT Mirambi Ebergi, terkait apa yang menjadi keluhan karyawan selama ini.
“Pihak management dengan karyawan sudah sering kita lakukan mediasi agar mendapatkan solusi terbaik dari setiap persoalan yang terjadi. Hanya saja, pihak management PT. Mirambi Energi kurang memiliki etikat baik,” ujar Desta.
Masih Desta, 53 karyawan PT. Mirambi Energi tersebut berencana melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 17 Februari 2020 mendatang, apabila hak mereka belum juga diselsaikan.
Dikonfirmasi media ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, Tohiruddin SH, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan (HIWAS), mengatakan, bahwa PT. Mirambi Energi diduga belum membayar upah lembur di jam reguler dan hari libur Nasional. Baru yang basic saja yang telah dibayarkan.
“Berharap agar pihak Perusahaan segera menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, ketika tiadak, kami akan panggil pihak perusahaan tersebut,” kata Tohir tegas.
Sementara itu, Setiyono, selaku Site Kordinator PT. Mirambi Energi, membenarkan terkait adanya keterlambatan pembayaran, namun keterlambatab itu bukan dari mereka, tapi dri pusat PT Mirambi Energi itu sendiri.
“Memang benar ada keterlambatan pembayaran terkait dengan yang dikeluhkan karyawan. Dan dalam hal ini akan segera diselesaikan atas apa yang menjadi hak karyawan,” tutupnya. (kras)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 51
Taliwang, KOBAR - Pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PTPLN) yang akan beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat pada sejumlah lokasi sejauh ini masih terkendala pembebasan lahan. Rata-rata pemilik lahan enggan melepas tanah mereka sesuai harga beli PTPLN. Kabag Pemerintahan Sekretariat… - 48
Taliwang, KOBAR - Permintaan perwakilan Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar diberikan ijin lokasi pembangunan Jetty atau pelabuhan yang bakal menjadi pintu masuk pengangkutan material batu bara kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap bakal tidak direspon, karena pembangunan tambatan di perairan yang berfungsi untuk sandaran kapal tongkang… - 44
Taliwang, KOBAR - Meski proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Kertasari telah memasuki tahun ketiga. Ternyata hingga kini proyek yang dikerjakan oleh kontraktor asal Tiongkok tersebut belum juga pernah membayar pajak galian C kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Berdasarkan perkiraan perhitungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)… - 43
Krisis energi listrik di negara ini telah menjadi persoalan yang berlarut-larut dan tak juga tampak penyelesaian yang cepat dan tepat. Harus diakui bahwa Salah satu kelemahan infrastruktur yang paling menghambat pembangunan di daerah adalah krisis energi listrik. Meski pertumbuhan investasi digenjot, ujung-ujungnya para investor selalu mengeluhkan krisis pasokan listrik yang… - 37
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk meninjau kembali rencana pemberian ijin pembangunan dermaga di Labuhan Kertasari, karena masyarakat menolak keberadaan dermaga yang akan mengganggu keberlangsung aktifitas warga. Penolakan masyarakat itu lantaran ada persepsi bahwa pembangunan dermaga akan mengganggu aktifitas budidaya rumput laut, termasuk kegiatan nelayan. Takut terganggu,… - 36
Taliwang,KOBAR - Sejumlah kawasan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih membutuhkan energi listrik. Kebutuhan itu akan diupayakan pada tahun anggaran 2015 mendatang, tinggal sejauhmana dukungan anggarannya. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir H Muslimin HMY MSi yang ditemui media ini dalam ruang kerjanya kemarin mengakui jika masih ada beberapa…
Komentar