Taliwang, KOBAR – Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil menggagalkan rencana pengiriman 7 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diduga kuat illegal, karena tidak memiliki dokumen resmi, termasuk berhasil mengamankan SY yang menjadi sponsor.
Seluruh TKW itu asal Desa Gapit Kabupaten Sumbawa berhasil diamankan Mapolres KSB saat menggelar operasi cipta kondisi di pelabuhan Poto Tano. Informasinya, mereka hendak diberangkatkan ke Jawa Barat (Jabar).
Kapolres KSB, melalui Kasubag Humas Ipda Hofni Nepa Bureni, keberhasilan mengamankan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan dan didapat bahwa mereka diberangkat oleh PT Bumi Mas Katong Besari. Informasi sementara PJTKI ini ternyata tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di Sumbawa. “Tujuh TKW ini diberangkatkan menggunakan travel Tiara Mas dari Sumbawa tujuan Mataram,” beber Hofni.
Hofni menjelaskan, karena kasus tersebut terjadi di Kabupaten Sumbawa, oleh penyidik Polres KSB kemudian dilimpahkan ke PPA Polres Sumbawa. “Kasusnya kita limpahkan kesana (Sumbawa) karena lokus kejadiannya disana,” paparnya.
Terpisah, kepala bidang (Kabid) Penempatan dan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Nurhikmah dikonfirmasi kemarin mengatakan, hasil kroscek yang dilakukan pihaknya, PJTKI yang memberangkatkan ketujuh TKW tersebut ternyata tidak memiliki ijin.
“Kita sudah kroscek, perusahaan ini ternyata tidak punya kantor cabang atau perwakilan di Sumbawa,” tegasnya.
Mantan kepala bidang (Kabid) Transmigrasi KSB ini menjelaskan, seharusnya rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan perusahaan (PJTKI) harus sepengetahuan pemerintah (Dinas) setempat.
Di Sumbawa misalnya, PJTKI yang bisa melakukan rekrutmen dan pengiriman TKI harus memenuhi seluruh syarat administrasi yang dibutuhkan. Terutama ijin operasional maupun rekomendasi dinas. Selain sejumlah hal tadi, PJTKI bersangkutan harus melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu.
“Kenapa seperti itu, agar kita tahu TKI/TKW yang dikirim ini akan ditempatkan dimana. Apakah syarat administrasi pemberangkatannya pun sudah sesuai atau tidak,” tandasnya.
Kabupaten Sumbawa juga telah mengeluarkan Perda nomor 21 tahun 2007 tentang penempatan dan perlidungan TKI. Perda ini harus ditaati seluruh PJTKI yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa.
“Kalau syarat itu diabaikan, itu artinya perusahaan atau proses rekrutmen tersebut illegal dan itu bisa diproses hukum,” ancamnya.
Nurhikmah juga menyampaikan ucapan terimakasih atas keberhasilan Polres KSB menggagalkan upaya pengiriman TKI secara illegal tersebut. “Kita memang tidak bisa memantau seluruh wilayah Sumbawa terutama proses rekrutmen TKI seperti yang dilakukan perusahaan tadi. Makanya kami minta kepolisian juga untuk ikut mengawasi,” tambahnya. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 46
Sekongkang, KOBAR - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Sekda KSB), Dr Ir W Musyafirin MM menggelar acara sambung rasa di Dusun Lemar Lempo Desa Talonang Baru kecamatan Sekongkang. Hadir sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam forum sekda mendengarkan aspirasi masyarakat melalui program sambung rasa. SKPD yang hadir… - 42
Taliwang, KOBAR - Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam melancarkan misinya menghijaukan lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) akan merintis pendirian Hortipark atau kebun Hortikultura. Nantinya memanfaatkan sebagian lahan yang diperuntukkan untuk kawasan hijau KTC, Dishutbuntan akan menyulapnya menjadi sebuah kebun khusus untuk ditanami berbagai tanaman hortikultura… - 39
Taliwang, KOBAR - Hasil pembongkaran tugu syukur sudah dibersihkan, terutama pecahan batu granit yang dipergunakan sebagai pelataran, meskipun pembersihan itu tidak maksimal, karena masih ada puing-puingnya. Pembersihan itu sendiri dilakukan secara swadaya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi belum ada tanda akan dimulai pekerjaannya sesuai dengan konsep awal, dimana di… - 39
“Baru 4 dari 33 PJTKI Terdaftar Telah Berkantor” Taliwang, KOBAR - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan semua Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di wilayah setempat untuk membuka kantor cabang resmi. Selain diyakini mampu mencegah maraknya TKI ilegal,… - 38
Taliwang, KOBAR - Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM dengan seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) akan intens digelar. Rakor itu sendiri termasuk sebagai ajang evaluasi kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena pada kesempatan itu, orang nomor wahid di… - 38
Taliwang, KOBAR - Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Hatta menegaskan, pembuktian atas indikasi telah terjadi defisit anggaran wajib dilakukan, agar bisa diketahui apa yang menjadi penyebab, jika memang benar terjadi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga merasa ragu telah terjadi defisit anggaran, kecuali ada kesalahan penerapan anggaran yang…
Komentar
…H Tauhid ( pelapor ) memiliki data lengkap tentang kepimilikan tanah dari instansi pemerintah yg ada di KSB. melapor ke pihak kepolisian bahwa pihak terlapor diduga memalsukan dokumen negara krn surat2 tanah yg dimiliki tdk terdaftra di instansi pemerintah KSB. sangat jelas terlihat unsur pidananya namun kepolisian KSB tdk pernah serius menanggapi laporan pelapor hingga patut dipertanyakan ada apa di balik itu ?