Seluruh SKPD di KSB Dinilai Tidak Serius Kejar Target Pendapatan

Ketua Komisi III: Belum Ada Satupun SKPD Penuhi Target

Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar bisa mencapai target pendapatan yang telah dibebankan oleh daerah di tahun 2015 ini. Ditekankan pula, agar penagihan pajak yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih aktif dan tidak pandang bulu. Pasalnya selama ini, penagihan hanya dilakukan terhadap proyek-proyek kecil yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Sementara proyek besar yang bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh kontraktor besar, seakan didiamkan.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST, mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi III saat pembahasan klinis APBD Perubahan 2015. Diantaranya Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dihubkominfo) dan Dinas Engergi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tiga SKPD yang menjadi mitra kerja kami ini punya target pendapatan. Dan kami pun sampaikan agar mereka bisa mengejarnya sampai akhir tahun,” terangnya, saat dihubungi media ini.

Berdasarkan keterangan ketiga SKPD di atas, diakui Dinata belum satu pun yang hingga memasuki triwulan keempat ini mampu memenuhi target pendapatannya. Di BPMPPT misalnya, Komisi III melihat hampir seluruh jenis pengurusan ijin yang telah didelegasikan terhadap SKPD itu belum terpenuhi targetnya. “Kami bilang masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk memenuhinya (target). Dan itu harus, karena itu sumber pendapatan daerah,” cetusnya.

Begitu juga di Dishubkominfo, Komisi III khusus menyoroti sumber pendapatan dari pajak retribusi tower telekomunikasi. Progres pendapatan dari pajak tower tersebut hingga bulan Oktober ini masih sangat minim. Dinata Menyebutkan, alasan Dishubkominfo kesulitan melakukan penagihan karena terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebanan pajak bagi wajib pajak sebesar 2 persen dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Namun demikan, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan mengingat target pendapatan dari retribusi tower itu sudah tertuang dalam dokumen keuangan daerah. “Kan ada Perda-nya. Jadi Dihsubkominfo punya kekuatan untuk melakukan penagihan,” timpalnya seraya menyebutkan, untuk sektor pendapatan lainnya Dishubkominfo menunjukkan progres yang positif.

“Hanya retribusi tower saja yang belum tercapai. Kalau yang lainnya seperti Balai Uji Kendaraan (BUK), targetnya sudah tercapai dan bahkan di sisa waktu dua bulan ke depan bisa melebihi,” sambung politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terakhir untuk Dinas ESDM, Komisi III punya catatan khusus terkait target pendapatan yang harus dipenuhi di tahun 2015 ini. Dinas ESDM didorong agar memaksimalkan pendapatan penerimaan pajak Galian C. Dinata menyebutkan, Dinas ESDM bukan tahun ini saja sulit memenuhi target penerimaan pajak Galian C yang menjadi tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan belum tertagihnya pajak Galian C dari proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari. “Ini salah satu contoh proyek yang menggunakan hasil Galian C kita, tapi dalam 3 tahun terakhir tidak kunjung bisa ditagih,” urainya.

Ia pun menekankan, untuk penagihan pajak Galian C itu Dinas ESDM agar lebih aktif dan tidak pandang bulu. Pasalnya selama ini, penagihan hanya dilakukan terhadap proyek-proyek kecil yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Sementara proyek besar yang bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh kontraktor besar, Dinas ESDM seakan mendiamkannya. “Selain PLTU Kertasari ada proyek APBN jalan di Sekongkang yang menggunakan produk Galian C kita. Tapi Dinas ESDM seakan tutup mata dan tidak berani menagih. Tapi kalau proyek Pemda dan dikerjakan oleh kontraktor lokal kita, pasti cepat-cepat ditagih,” imbuhnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com